KPK Tangkap Pejabat Bea Cukai Eselon II dalam OTT, Sita Uang Miliaran dan 3 Kg Emas
Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Kali ini, pejabat eselon II dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diamankan dalam penyelidikan terkait aktivitas impor yang diduga melibatkan pihak swasta. Penangkapan tersebut terjadi di Lampung dan Kantor Pusat Bea Cukai Jakarta, dengan penyidik menyita uang miliaran rupiah serta logam mulia seberat 3 kilogram.
Penangkapan Terhadap Rizal, Pejabat Eselon II DJBC
Pejabat yang diamankan adalah Rizal, mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan DJBC. Ia baru saja dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJBC Sumatera Bagian Barat pada 28 Januari 2026 oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun, penangkapan terjadi hanya delapan hari setelah pelantikannya, menunjukkan adanya indikasi kejahatan yang telah berlangsung sebelumnya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa Rizal ditangkap dalam operasi tersebut. Meski saat ini menjabat sebagai Kakanwil, kasus yang menjeratnya berkaitan dengan jabatan sebelumnya sebagai Direktur Penyidikan dan Penindakan DJBC sejak 2024. Rizal juga pernah menjadi Kepala Bea dan Cukai Batam, serta sempat menjadi saksi dalam kasus TPPU mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.
Dugaan Korupsi di Sektor Impor
Menurut Budi Prasetyo, kasus yang menjerat Rizal terkait dugaan tindak pidana korupsi di sektor kepabeanan, khususnya aktivitas impor yang melibatkan pihak swasta. KPK menduga ada praktik suap dalam proses impor barang yang masuk ke Indonesia. Meski belum merinci jenis barang yang terlibat, penyidik menyita uang tunai dalam pecahan rupiah dan asing, serta logam mulia sebanyak 3 kilogram.
“Untuk barang bukti ada uang tunai, baik rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia. Untuk uang senilai miliaran rupiah,” jelas Budi. “Logam mulia itu diduga berkaitan dengan transaksi suap dalam kegiatan impor, bukan barang selundupan.”
Menkeu: OTT Momentum Pembenahan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut positif OTT yang dilakukan KPK. Ia menilai peristiwa ini justru menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh di sektor pajak dan kepabeanan. “Kenapa terpukul? Kan itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan becukai sekaligus,” ujarnya.
Purbaya mengatakan, pembenahan di DJBC sudah dilakukan sejak awal masa jabatannya. Ia bahkan menyebut bahwa beberapa persoalan internal telah terdeteksi sebelumnya. Ia juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan langkah ekstrem, seperti mengganti fungsi Bea Cukai menggunakan sistem inspeksi pihak ketiga, jika pembenahan tidak berjalan sesuai harapan.
Operasi Serentak di Berbagai Daerah
Selain di Jakarta dan Lampung, KPK juga melakukan operasi senyap di sektor pajak dan kepabeanan di sejumlah daerah, termasuk Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto memastikan bahwa operasi di Jakarta memang menyasar Bea Cukai.
Saat ini, para pihak yang diamankan di Jakarta sedang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK. Sementara rombongan yang membawa Rizal dari Lampung dijadwalkan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada malam hari. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT.
FAQ
Apa yang dimaksud dengan OTT?
OTT atau Operasi Tangkap Tangan adalah tindakan penangkapan langsung terhadap tersangka korupsi oleh lembaga anti-korupsi seperti KPK.
Siapa Rizal yang ditangkap?
Rizal adalah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan DJBC yang kini menjabat sebagai Kakanwil DJBC Sumatera Bagian Barat.
Apa barang bukti yang disita?
KPK menyita uang miliaran rupiah dalam bentuk rupiah dan asing, serta logam mulia seberat 3 kilogram.
Bagaimana respons Menteri Keuangan?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut positif OTT dan menilai ini sebagai momentum pembenahan di sektor pajak dan kepabeanan.
Apa rencana lanjutan KPK?
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT.
Kesimpulan
Penangkapan Rizal dalam OTT KPK menunjukkan bahwa korupsi di sektor kepabeanan masih menjadi tantangan serius. Kasus ini tidak hanya mengancam integritas institusi, tetapi juga mengganggu proses pengawasan impor yang vital bagi perekonomian nasional. Respons cepat dari KPK dan langkah pembenahan dari pemerintah menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem kepabeanan. Dengan kerja sama antar lembaga, diharapkan kejahatan korupsi bisa diminimalisir dan keadilan dapat tercapai.
