Pengadaan digital di Kalimantan Barat (Kalbar) kini menjadi perhatian nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, platform lokal seperti Mbizmarket telah berhasil menembus pasar yang sebelumnya didominasi oleh marketplace nasional. Tidak hanya itu, nilai transaksi yang tercatat mencapai lebih dari Rp 500 miliar, menjadikannya sebagai contoh sukses dalam pemberdayaan UMKM dan pengadaan barang jasa berbasis digital.
Pengadaan Digital Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Lokal
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat transformasi pengadaan barang dan jasa melalui sistem digital. Salah satu inisiatif utamanya adalah kegiatan Temu Bisnis bersama lokapasar mitra LKPP RI, Mbizmarket. Dalam acara ini, 40 UMKM terpilih dipertemukan langsung dengan pejabat pemerintah daerah serta organisasi perangkat daerah tingkat provinsi, guna memperluas akses pasar digital bagi pelaku usaha lokal.
Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, menyatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang promosi, tetapi juga sarana edukasi bagi pelaku usaha. “Proses pengadaan barang dan jasa bisa menjadi berkualitas, dan bila dapat memprioritaskan produk lokal UMKM, kami sangat mendukung hal ini,” ujarnya.
Nilai Transaksi Tembus Rp 500 Miliar
Dari data yang dirilis, Provinsi Kalimantan Barat mencatatkan nilai transaksi pengadaan daring sebesar lebih dari Rp255 miliar pada periode 2024 hingga pertengahan 2025. Angka ini meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan menjadikan Kalbar sebagai barometer nasional dalam efisiensi dan inklusi ekonomi melalui pengadaan pemerintah.
Lebih dari 2.000 penyedia lokal terlibat dalam transaksi ini. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
Inpres No. 2 Tahun 2022 Berdampak Besar
Implementasi Inpres No. 2 Tahun 2022 yang mewajibkan 40% belanja pemerintah untuk produk UMKM kini telah melampaui target. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP RI, Patria Susantosa, mengungkapkan bahwa capaian nasional sudah mencapai 44%. Dari total rata-rata belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.200 triliun, 44% sudah menggunakan penyedia UMKM.
“Ini mengindikasikan situasi yang semakin membaik,” katanya.
Pemerintah Daerah Jadi Model Nasional
Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi, menekankan pentingnya integrasi data transaksi digital dengan basis data LKPP sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti. Ia menilai praktik baik di Kalimantan Barat telah menciptakan belanja pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada pelaku usaha lokal.
Ke depan, inisiatif Kalbar ini diharapkan dapat menjadi model yang direplikasi pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia.
Peran Mbizmarket dalam Transformasi Digital
CEO dan Co-Founder Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat yang telah mendorong transformasi pengadaan digital. Praktik pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui lokapasar mitra resmi LKPP RI, telah menciptakan proses belanja yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada pelaku usaha lokal.
“Kami juga mengapresiasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat yang saat ini membangun koneksi host to host sehingga segera pelaku usaha UMKM di Kalimantan Barat dapat menerima pembayaran di saldo penjualan mereka pada hari yang sama ketika transaksi dilakukan,” ujarnya.
FAQ
Apa tujuan dari pengadaan digital di Kalimantan Barat?
Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi ekonomi melalui pemanfaatan teknologi dalam pengadaan barang dan jasa.
Bagaimana pengadaan digital membantu UMKM?
Pengadaan digital membuka akses pasar yang lebih luas, mempermudah proses transaksi, dan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.
Apakah ada indikator keberhasilan pengadaan digital di Kalbar?
Ya, nilai transaksi pengadaan digital mencapai lebih dari Rp255 miliar, dengan partisipasi lebih dari 2.000 penyedia lokal.
Apa peran LKPP dalam pengadaan digital?
LKPP bertugas untuk mengawasi dan memastikan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan regulasi, termasuk penerapan Inpres No. 2 Tahun 2022 yang mewajibkan penggunaan produk UMKM.
Bagaimana Mbizmarket berkontribusi dalam pengadaan digital?
Mbizmarket berperan sebagai lokapasar resmi yang memfasilitasi pengadaan digital, memastikan transparansi, dan meningkatkan partisipasi UMKM.
Kesimpulan
Platform lokal Kalimantan Barat, khususnya Mbizmarket, telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam bersaing dengan marketplace nasional. Dengan nilai transaksi yang tembus Rp 500 miliar, inisiatif digitalisasi pengadaan barang dan jasa telah menjadi motor penggerak perekonomian lokal. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif UMKM, Kalbar tidak hanya menjadi barometer nasional, tetapi juga model yang layak ditiru oleh daerah lain di Indonesia. Ini adalah bukti nyata bahwa inovasi dan kolaborasi dapat menciptakan perubahan besar dalam perekonomian.
